Everything about IKN
Wiki Article
Apakah nantinya masyarakat lokal di sekitar Nusantara dapat menikmati fasilitas yang sama? Apakah mereka merasa menjadi bagian dari perhelatan yang diselenggarakan di ruang hidup mereka?
Pembangunan IKN ini, sambung dia, adalah pembuktian bahwa Indonesia bisa membangun ibu kota sesuai dengan keinginan sendiri.
The relocation proposal kept remaining talked over for many years right until the presidency of Susilo Bambang Yudhoyono who supported The concept to make a new political and administrative centre of Indonesia due to Jakarta's environmental and overpopulation problems.[22][23]
The realization of the transfer and acceleration of the development of the IKN Nusantara is the main focus of the government because it will bring several good impacts to Indonesia.
Ketika pemerintah bergegas menyiapkan infrastruktur dasar dan menggelontorkan puluhan miliar rupiah demi upacara 17 Agustus perdana di Ibu Kota Nusantara, masyarakat sekitar menghadapi realita berbeda.
Titin pun tak pernah menutup pintu pesantrennya dan membiarkan mereka memanfaatkan fasilitas yang ada.
This investment decision prepare is anticipated to materialize due to the attractiveness with the prospective IKN Nusantara investment. IKN Nusantara has an idea in the shape of 70% in the forest location which has a digitalized procedure and 80% of general public transportation relocating unmanned. This makes Nusantara a green metropolis, a digital metropolis, a modern town in addition to a city of the long run.
“IKN ini harusnya belajar dari proyek yang pernah ada – kereta cepat, bandara-bandara yang dibangun tapi sepi… Dan juga belajar dari Malaysia, di mana Malaysia itu mengalami pembengkakan biaya yang signifikan pada waktu pemindahan ibu kota ke Putrajaya tahun IKN 1998 karena bertepatan dengan krisis moneter, akhirnya sebagian ditunda dulu pembangunannya saat itu.
Pada momen itu, Jokowi menceritakan bagaimana dia selama ten IKN tahun terakhir merasa dibayang-bayangi IKN oleh “bau-bau kolonial” ketika berada di istana di Jakarta dan Bogor.
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Di situ lah Budi membangun kontrakan eleven pintu, memanfaatkan kebutuhan yang muncul dari para pekerja di IKN.
“Ya artinya tidak bisa dipastikan kapan swasta akan tertarik masuk. Dan biaya untuk pembangunan di awal berarti dibebankan seluruhnya kepada APBN.
Sebagian lainnya masih bertahan dalam kondisi serba tak nyaman karena belum mencapai kesepakatan soal penawaran ganti rugi dari pemerintah.
Di sisi kiri jalan dari arah kami datang, rumah jabatan menteri juga telah berdiri. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp14 miliar for each unit untuk membangun rumah jabatan berkonsep rumah pintar itu.